Kebijakan Layanan & Kebijakan Privasi

Kebijakan Layanan

  • VASS XPRESS mengirimkan barang ke seluruh wilayah bisnis VASS XPRESS.
  • Biaya pengiriman VASS XPRESS mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh VASS XPRESS.
  • Kerusakan pada barang karena packing yang salah sepenuhnya adalah tanggung jawab pihak pengirim.
  • VASS XPRESS tidak berkewajiban mengganti barang kiriman yang rusak karena kesalahan pihak pengirim sebagaimana telah di tentukan pada Syarat dan Ketentuan yang berlaku pada layanan pengiriman VASS XPRESS.
  • Perlu diperhatikan bahwa sebelum melakukan pengiriman barang untuk membaca Syarat dan Ketentuan yang berlaku di VASS XPRESS, karena terdapat batasan dimensi dan berat barang serta jenis barang yang tidak kami layani dalam pengiriman paket sesuai dengan undang – undang/hukum yang berlaku.

Kebijakan Privasi

Kebijakan privasi yang dimaksud di VASS XPRESS adalah acuan yang mengatur dan melindungi penggunaan data dan informasi penting member atau pengguna Aplikasi VASS XPRESS (VASS XPRESS Mobile dan VASS KURIR). Data dan informasi yang telah dikumpulkan pada saat mendaftar, mengakses, dan menggunakan layanan VASS XPRESS Mobile meliputi data alamat, nomor kontak, alamat e-mail, foto, gambar, dan lain-lain. Kebijakan-kebijakan tersebut diantaranya:

  • VASS XPRESS tunduk terhadap kebijakan perlindungan data pribadi Pengguna sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik yang mengatur dan melindungi penggunaan data dan informasi penting para Pengguna.
  • VASS XPRESS melindungi segala informasi yang diberikan Pengguna pada saat pendaftaran, mengakses, dan menggunakan seluruh layanan VASS XPRESS.
  • VASS XPRESS berhak menggunakan data dan informasi para Pengguna demi meningkatkan mutu dan pelayanan di VASS XPRESS.
  • VASS XPRESS hanya dapat memberitahukan data dan informasi yang dimiliki oleh para Pengguna bila diwajibkan dan/atau diminta oleh institusi yang berwenang berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, perintah resmi dari Pengadilan, dan/atau perintah resmi dari instansi atau aparat yang bersangkutan.